Puspita-t, Bandar Sribhawono (17/05/2022) – MPR RI berkolaborasi dengan PGRI Kabupaten Lampung Timur mengadakan sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Hotel Tirta Kencana. Seluruh peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah pengurus dan anggota PGRI Sekabupaten Lampung Timur mulai dari tingkat Paud/TK, SD, SMP dan SMA yang berjumlah 300 orang.

Acara tersebut dibuka oleh Ir. Alimin Abdullah yaitu Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI dan dihadiri oleh Bupati Lampung Timur Drs. M. Dawam Rahardjo., M.Si., beserta jajaran pemerintahannya. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir ketua PGRI Kabupaten Lampung Timur Dr. Agus Sujarwo., M.M. Pd. dan 3 narasumber dari MPR RI yaitu Drg Putih sari, A.A Bagus Mahendra Putra MH, dan Drs. K. H. Habib Ali Alwi.

Berdasarkan UU nomor 17 Tahun 2014, UU Nomor 42 tahun 2014, Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Inpres No.16 Tahun 2005 maka tugas dan kewajiban Anggota MPR adalah memasyarakatkan Empat Pilar MPR RI. Hal itu untuk menjawab tantangan kebangsaan yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam bangsa dan negara kita sendiri, menurut TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang termasuk dalam faktor internal antara lain: 1. Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit. 2. Pengabaian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan. 3. Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinekaan dan kemajemukan. 4. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagai pemimpinan dan tokoh bangsa. 5. Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bangsa dan negara, antara lain

1. Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antar bangsa yang semakin tajam.
2. Makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

Kegiatan sosialisasi ini disambut baik oleh PGRI Kabupaten Lampung Timur, seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Sujarwo selaku ketua dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih sudah memilih organisasi PGRI untuk berkolaborasi dalam rangka sosialisasi 4 pilar MPR RI serta beliau juga berharap kerjasama ini dapat terus berjalan dengan baik dan akan sukses untuk tahun-tahun yang akan datang.

Kegiatan ini juga mendapat respon positif serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dalam sambutannya Bapak bupati yang bergelar Suttan Mangkubumi berpesan “Mudahkan urusan orang lain jangan dipersulit, Bahagiakan orang lain jangan ditakut- takuti. Jangan saling menyalahkan, tetapi koreksi diri masing-masing dan mari bersama-sama yang kurang bagus kita benahi dan yang bagus kita tingkatkan. Mari sama-sama kita ikuti acara ini dengan seksama dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita pribadi, umumnya untuk murid-murid kita nanti”.

Seiring berkembangnya arus digital dalam segala aspek kehidupan seperti sistem teknologi informasi  yang  semakin  canggih,  hal  ini mempermudah kita untuk bebas mengakses berbagai macam berita dari sumber manapun. Selain memberikan banyak dampak positif tetapi tidak dipungkiri terkadang banyak dampak negatif yang kita terima. Drg. Putih Sari dalam pidato sambutannya menyampaikan “kita haruslah mampu memfilter diri, kebebasan yang kita punya adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan saling memberi manfaat bukan kebebasan yang sebaliknya”.

Mengingat akan pentingnya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pemaparan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan dasar identitas negara kita maka berangkat dari hal inilah MPR RI mengadakan kegiatan sosialisasi 4 pilar ini yang mana, nama 4 pilar merupakan gabungan dari pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Pilar pertama Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara artinya adalah sebagai dasar negara, pancasila berfungsi untuk mengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Rumusan sila- sila pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara Yuridis-Konstitusional sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Pancasila sebagai ideologi negara dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika/moral, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara.

Pilar kedua UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur 4 hal penting, yaitu:

1. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara
2. Pembatasan kekuasaan organ-organ
3. Mengatur hubungan antar lembaga- lembaga negara.
4. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga

Pilar ketiga berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2 menentukan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” konsekuensi dari pasal tersebut telah menempatkan MPR sebagai organ negara yang super body dan merupakan lembaga tinggi negara. Dan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.

Pilar yang keempat Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan Negara Indonesia, yang tertulis pada Pita Burung Garuda Pancasila. Secara konstitusional, semboyan negara diatur dalam pasal 36A Undang-Undang dasar 1945 yakni “lambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.” Makna dari bhineka tunggal ika yaitu meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.

MPR RI memilih PGRI untuk diajak berkolaborasi dalam kegiatan sosialisasi 4 pilar ini adalah karena PGRI memiliki soko guru yang memberikan sumbangsih terbesar guna mencetak generasi penerus bangsa. Selain itu guru juga merupakan role model, contoh suri tauladan untuk peserta didiknya, sehingga menjadi penting bagi MPR RI untuk mengajak para guru mengembalikan 4 pilar ini ke mata pelajaran yang ada di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak A.A Bagus Mahendra Putra MH dalam pidato sambutannya “Kita harus tanamkan kembali nilai-nilai luhur sebagai jati diri bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memegang teguh filosofinya sehingga kuat mengisi jati diri generasi bangsanya”.

Guru sebagai pelaku utama dalam penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Tercapainya tujuan pendidikan maka tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Drs. K. H. Habib Ali Alwi dalam pidato sambutannya berpesan “Banggalah menjadi guru karena guru merupakan derajat tertinggi dalam kehidupan. Guru merupakan tonggak keberhasilan dalam mencetak generasi bangsa. Jaga Indonesia, Jaga NKRI dan Jaga 4 pilar ini”.

Seluruh rangkaian acara berjalan dengan tertib dan mendapat respon positif dari peserta. Bahkan beberapa diantaranya ada yang menunjukkan antusias yang luar biasa dengan mengajukan beberapa pertanyaan ataupun mendukung penuh untuk program-program yang berkaitan dengan dunia pendidikan seperti contoh mengembalikan kembali program pendidikan pancasila ke bangku sekolah. Hal ini dirasa perlu karena pancasila merupakan jati diri bangsa, sehingga menjadi sangat penting untuk dapat kembali menumbuhkan semangat akan cinta tanah air. Selain itu, ada juga peserta yang mengaitkan dengan nilai-nilai adat istiadat kedaerahan. Karena Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa, berbagai adat istiadat sehingga ini bisa menjadi faktor penting lainnya untuk mendukung hal tersebut.